PRIMAIR:

1. Menerima dan mengbulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan barang-barang yang dalam penguasaan Pemohon adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Pasal 49 dan Pasal 75 ayat 3 KUHAP.
3. Memerintahkan Termohon mengembalikan seluruh barang-barang yang disita/dirampas untuk dikembalikan kepada Pemohon dengan utuh biaya pengantaran ditanggung oleh Termohon.
4. Menyatakan SPDP Nomor Nomor : B/18/II/2023/RESKRIM Tertanggal 15 februari 2023 yang terbit akibat adanya penyitaan secara tidak sah dinyatakan batal demi hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.